CONTOH KARYA TULIS ILMIAH - Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Terintegrasi Menuju Indonesia Madani

KARYA TULIS ILMIAH

IMES (Integrated Mosque Economic System): Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Terintegrasi Menuju Indonesia Madani

Oleh :

Arifin Budi Purnomo

                                                                                         

                  

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

I.     PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

ASEAN Economic Community (AEC) adalah upaya menciptakan integrasi ekonomi regional kawasan ASEAN yang stabil, dan berdaya saing tinggi melalui pembangunan ekonomi yang merata. Kesepakatan pelaksanaan AEC yang diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN memiliki total jumlah penduduk mencapai 600 juta jiwa. Imaroh, (2014) menyebutkan bahwa sekitar 43% total jumlah penduduk di kawasan Asia Tengara tersebut adalah penduduk Indonesia. Kondisi yang tidak dapat dipungkiri manakala Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN adalah menjadikan Indonesia menjadi sasaran utama arus ekonomi kawasan tersebut. Namun disisi lain juga menjadikan peluang tersendiri bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin pasar ekonomi di negara ASEAN lainnya.

Indonesia memiliki sumberdaya yang melimpah menjadikan potensi sendiri yang harus dioptimalkan dalam rangka mempersiapkan menghadapi persaingan AEC. Persiapan ini tidak hanya terbatas mewujudkan suatu pasar tunggal yang terintegrasi, melainkan juga upaya memperkuat daya saing ekonomi masyarakat Indonesia. Beberapa upaya yang diwujudkan dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN adalah dengan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya pedesaan melalui pengembangan usaha-usaha mikro maupun usaha-usaha kecil. Pengembangan ini dapat berlangsung melalui upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pengoptimalan potensi yang ada.

Masyarakat Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam menjadikan potensi utama yang perlu dioptimalkan. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk muslim di Indonesia sebesar 85,2 persen dari total penduduk yang ada atau sekitar 238 juta jiwa. Besarnya penduduk muslim tersebut membawa sebuah potensi yang terkandung yakni potensi keberadaan masjid dan musala yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Tabel 1. Data Jumlah Masjid dan Musala di Indonesia Tahun 2009-2013

Tahun Survei	Jumlah Masjid dan Musala
2009	409.402
2010	419.273
2011	709.646
2012	720.292
2013	731.096

Sumber: Data Kementerian Agama tahun 2013

Data Kemenag RI tahun 2013 di atas menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lebih dari 730 ribu jumlah masjid dan musala yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Apabila keberadaan masjid dan musala difungsikan sebagaimana mestinya, seperti pada zaman Rasulullah SAW, tentu saja hal tersebut dapat dijadikan sebuah solusi konkret dalam upaya menghadapi AEC yang sudah di depan mata. Pada masa Rasulullah SAW masjid selain dipergunakan untuk keperluan salat, zikir dan ibadah, masjid juga dipergunakan untuk kepentingan sosial ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini yang seharusnya menjadi acuan pengoptimalan fungsi masjid dalam kehidupan masyarakat.

Namun mayoritas yang ditemui adalah masjid sebagai salah satu lembaga yang sangat potensial justru keadaanya sepi dari aktivitas yang produktif. Riset Kementerian Agama dalam Roziqi (2013) menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan bahwa sebesar 89,9 persen dari total tempat ibadah tersebut sepi dari kegiatan optimalisasi fungsi masjid baik dari kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya.

Salah satu faktor dari berbagai permasalahan di atas adalah dari segi sistem pengeloloaan masjid yang belum optimal. Pengelolaan masjid yang mayoritas ditemui saat ini adalah masjid yang hanya memandang fungsinya sebagai tempat ibadah tanpa adanya sebuah terobosan baru menangkap peluang dan tantangan untuk menghadapi AEC. Selain itu stuktur oganisasi kemasjidan yang terbentuk seringkali hanya sebagai pajangan, serta minim upaya realisasi. Fauziah (2008) mengatakan bahwa hal yang seringkali menjadi penyebab permasalahan tersebut adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola masjid, dan problem regenerasi SDM yang dimiliki. Sehingga potensi masjid seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemderdayaan ekonomi rakyat melalui distribusi dana zakat dan wakaf sama sekali belum teroptimalkan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan usaha membentuk sistem masjid terintegrasi dalam pengoptimalan pemberdayaan ekonomi mayarakat atau disebut Integrated Mosque Economic System (IMES). Sistem masjid yang dimaksud adalah sistem masjid yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam menjalankan fungsi masjid sebagai pemberdaya masyarakat melalui pengembangan ekonomi umat. Upaya penerapan sistem inilah yang diharapkan mampu memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat penguatan kegiatan ekonomi masyarakat yang bersatu dan bersinergi dalam menghadapi  AEC 2015.

II.  GAGASAN

1.      Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan

Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai 85,2 persen dari total penduduk yang ada atau sekitar 238 juta jiwa. Kondisi tersebut sebanding dengan keberadaan masjid dan musala yang ada yakni sumber data Kemenag RI tahun 2011 menyebutkan setidaknya terdapat lebih dari 730 ribu jumlah masjid dan musala yang tersebar di penjuru Nusantara.

Sejauh ini masjid sebagai salah satu lembaga yang potensial justru kondisinya sepi dari aktivitas yang produktif. Riset Kementerian Agama dalam Roziqi (2013) menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan bahwa sebesar 89,9 persen dari total tempat ibadah tersebut sepi dari kegiatan optimalisasi fungsi masjid baik dari kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial masyarakatnya.

Di sisi lain upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementrian Agama dalam mengoptimalkan fungsi masjid masih dirasa begitu lemah. Kelemahan yang sering terjadi adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga takmir masjid dengan Kemenag, DMI, hingga Pemerintah Daerah. Bahkan sosialisasi keberadaan DMI selaku dewan yang khusus mengurus kepentingan masjid di Indonesia saja ternyata masih dirasa kurang mensosialisasikan keberadanaanya. (Roziqi, 2013)

2.      Seberapa Jauh Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan Dapat Diperbaiki

Solusi yang ditawarkan adalah membangun sistem masjid yang terintegrasi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sistem ini dapat terwujud melalui penguatan sistem internal masjid yang diikuti pelebaran sistem eksternal masjid melalui pemberdayaan masjid lain serta pemberdayaan masyarakat.

Bagan 1. Alur Penguatan Sistem Internal dan Sistem Eksternal Masjid Besar dalam Pelaksanaan Integrated Mosque Economic System

Penerapan Integrated Mosque Economic System (IMES) diawali dengan membentuk struktur internal organisasi masjid besar (masjid ekonomi tinggi) dengan membentuk unit-unit pemakmuran. Pembentukan unit ini menggunakan pendanaan swadaya keuangan masjid itu sendiri yang dimanajemen melalui unit ekonomi. Sedangkan unit pengembangan

1.    Unit Ekonomi: Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS), Baitul Maal wal Tamil (BMT), Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)

Unit ekonomi secara struktural dibawah naungan takmir masjid memiliki kewenangan mengelola seluruh keuangan masjid yakni:

a.         Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS): merupakan unit masjid yang secara khusus memiliki fungsi untuk mengelola dana zakat, infak, sodakoh maupun wakaf dan penyalurannya kepada pihak yang berhak menerima. Dana LAZIS selain disalurkan secara langsung pada pihak penerima akan tetapi juga disalurkan dalam bentuk pengembangan usaha kecil mulai dari usaha ternak, pertanian serta usaha kecil seperti ruko atau warung kelontong. Penggunaan dana LAZIZ juga dapat digunakan dalam acara pelatihan ketrampilan yang diwadahi oleh Unit Pelatihan Ketrampilan Masjid.

b.        Baitul Maal wal Tamil (BMT): merupakan unit masjid yang memegang peranan sebagai lembaga keuangan dengan sistem syariah yang memenuhi kebutuhan jama’ah masjid melalui simpan, maupun pinjam. Selain itu BMT juga memegang peran dalam pendirian BUMM sebagai bentuk pengembangan usaha yang dimiliki oleh masjid ataupun jamaah.

c.         Badan Usaha Milik Masjid (BUMM): merupakan unit yang memegang peranan dalam mengembangan keuangan masjid melalui usaha-usaha ekonomi seperti ruko, dan minimarket. Dari sisi sistem internal masjid, BUMM menjadi komponen pemasukan keuangan masjid namun dalam sistem eksternal dapat dijadikan lembaga kerjasama antara masyarakat dengan BUMM. Bentuk keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk keperluan internal BUMM maupun keperluan masjid.

2.    Unit Pengembangan: Mosque Training Center (MTC) dan Unit Pelatihan Keterampilan Masjid (UPKM).

a.         Mosque Training Center (MTC): merupakan unit pengembangan yang memegang peran sebagai fasilitator pelatihan manajemen bagi pengurus takmir atau jama’ah masjid dalam hal pengelolaan masjud. Program ini juga dapat dilakukan sebagai upaya kaderisasi guna mempersiapkan generasi pengurus masjid yang nantinya dibutuhkan untuk menerapkan program Integrated Mosque Economic System.

b.        Unit Pelatihan Keterampilan Masjid (UPKM): merupakan unit masjid yang berfungsi sebagai pusat pelatihan keterampilan usaha. UPKM menyiapkan masyarakat untuk bersaing di dunia kerja maupun usaha mandiri serta penguatan sektor mikro dalam rangka menghadapi AEC.

Langkah selanjutnya setelah sistem internal masjid besar berjalan baik adalah menerapkan sistem eksternal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di lingkungan masjid kecil (masjid dengan kemampuan ekonomi rendah). Keperluan dana dalam pembinaan ini berasal dari Kemenag dan DMI yang telah disepakati melalui Pertemuan Akbar bersama masjid-masjid besar. Upaya pemberdayaan yang dimaksud meliputi:

1.        Bina Peternakan, Perikanan dan Pertanian (Biperta)

Tidak dipungkiri Indonesia memiliki potensi dibidang sumber daya melimpah. Program Biperta ini merupakan langkah untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Program ini dikhususkan bagi para peternak dan petani (perorangan atau kelompok) ekonomi lemah. Tahapannya sebagai berikut:

a.       Tahap Pemberian Modal

Tahapan ini para petani dan peternak yang telah direkomendasikan oleh masjid kecil diberikan bantuan d hibah modal untuk mengembangkan usaha tani mereka. Penerima diberikan kewajiban untuk memberikan laporan perkembangan usaha secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan dana. Modal yang diberikan maksimal 5 juta untuk perorangan dan 40 juta untuk kelompok usaha tani.

b.      Tahap Pendampingan

Pada tahapan ini petani didampingi oleh para pelaku usaha tani yang telah berpengalaman di bidangnya untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman berusaha tani. Para pendamping ini berasal dari tenaga penyuluh pertanian daerah setempat yang telah bekerjasama dengan pihak masjid. Sehingga kendala-kendala produksi yang ditemui para petani dapat terselesaikan dengan adanya penyuluhan-penyuluhan.

c.       Tahap Kerjasama Pasar

Pada tahapan ini hasil panen dari produk peternakan, perikanan dan pertanian dapat dipasarkan melalui kerjasama dengan BUMM seperti ruko dan minimarket milik masjid. Sehingga para petani tidak lagi khawatir menjual hasil panen mereka dan mengurangi resiko kerugian dari hasil usaha tani yang telah dilakukan.

2.        Bina Usaha Mikro (Binumi)

Sektor usaha mikro menjadi sektor penting dalam penguatan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor mikro merupakan sektor paling banyak pelaku usahanya. Sehingga adanya sektor mikro yang kuat akan mampu memberi efek bagi berlangsungnya AEC 2015. Dalam hal ini masjid menangkap potensi sektor usaha mikro melalui program pengembangan atau pembinaan usaha mikro bagi masyarakat. Pembinaan yang dimaksud adalah memberikan dorongan bagi masyarakat untuk membuka usaha mikro. Peran masjid dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a.       Memberikan motivasi agar masyarakat mau berperan aktif dalam kegiatan perekonomian khususnya di sektor usaha mikro.

b.      Membantu masyarakat dalam menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) kondisi lingkungan sekitarnya sebelum membuka usaha mikro.

c.       Memberikan pelatihan berdasarkan bidang usaha yang sesuai dengan hasil analisis SWOT.

d.      Memberikan bantuan hibah modal untuk merealisasikan usaha mikro.

Bantuan modal seperti halnya bantuan Biperta dengan maksimal hibah 5 juta untuk perorangan dan 40 juta untuk kelompok usaha. Para calon penerima hibah merupakan wakil atau utusan yang telah direkomendasi pihak masjid kecil yang berasal dari golongan ekonomi lemah.

e.       Memberikan pendampingan usaha serta tawaran kerjasama pasar.

Penerapan Integrated Mosque Economic System melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis masjid seperti program Bina Peternakan, Perikanan dan Pertanian (Biperta) serta program Bina Ekonomi Mikro (Binumi) akan memperkuat sektor perekonomian khususnya di pedesaan dan daerah tertinggal. Dengan adanya ini masyarakat diharapkan akan lebih mandiri serta tidak bergantung dari adanya persaingan AEC yang dikhawatirkan berdampak bagi kesejahteraan perekonomian rakyak kecil.

3.       Pihak yang Dipertimbangkan dalam Pelaksanaan IMES

Setelah unit-unit kemandirian masjid terbentuk maka masjid harus bisa menjalin hubungan dengan pihak luar dalam rangka kerjasama implementasi program. Pihak yang dimaksud adalah Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, lembaga pendidikan dan/atau keterampilan, lembaga keuangan, lembaga kesehatan, dan sebagainya. Beberapa pihak yang dipertimbangkan untuk membantu mengimplementasikan  IMES adalah:

1.       Kementerian Agama

Merupakan lembaga pemerintahan yang mewadahi segala kepentingan umat beragama dalam menjalankan peribadatannya di masyarakat. Dalam hal ini peran Kementerian Agama khususnya Ditjen Islam dibutuhkan sebagai stakeholder dalam regulasi dan peraturan bagaimana pengembangan masjid di Indonesia dapat berjalan. Selain fungsi regulasi, Kemenag bekerjasama dengan DMI memegang peran dalam melakukan Pertemuan Akbar dan Pertemuan Berkala antar Masjid Besar.

2.       Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Dewan Masjid Indonesia merupakan dewan yang khusus mengurus kepentingan masjid di Indonesia. Dalam hal ini DMI dibutuhkan sebagai lembaga partner dalam pelaksanaan sosialisasi IMES ke Masjid Besar. Selain itu fungsi DMI dalam merealisasikan gagasan ini adalah sebagai lembaga kontrol serta pengawas penerapan sistem masjid terintegrasi dalam pengembangan ekonomi.

3.       Masjid Besar

Masjid besar merupakan masjid yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Asumsi kemampuan ekonomi yang dimaksud adalah masjid dengan kas minimal sebesar 50 juta beserta total aset minimal 100 juta. Biasanya terletak di tingkat Kabupaten atau Kota. Di masjid besar inilah sistem integrasi dimulai. Masjid besar memperkuat sistem internal melalui unit-unit yang terintegrasi seperti unit ZISWAF, LAZIS, BMT, BUMM, MTC serta UPKM. Selanjutnya manakala sistem internal tersebut sudah kuat maka langkah yang dilakukan adalah menerapkan sistem eksternal melalui program Biperta dan Binumi bagi masyarakat di sekitar masjid-masjid kecil yang tertinggal di tingkat Kecamatan maupun Desa.

4.       Masjid Kecil

Masjid kecil adalah masjid dengan kemampuan ekonomi kategori rendah dan biasanya terletak di daerah pedesaan atau tertinggal. Masjid kecil ini adalah sasaran utama untuk dibina dan dibawahi Masjid besar dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat sekitarnya. Peran Masjid Kecil adalah sebagai lembaga yang mampu melihat dan memetakan potensi lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Dengan terpetakan potensi yang ada, masyarakat yang layak untuk diberdayakan ekonominya dapat diajukan untuk mendapat dana hibah pengembangan usaha mikro maupun pertanian melaui progam Biperta dan Binumi milik masjid besar.

5.       Instansi / Yayasan

Yayasan ataupun instansi merupakan lembaga yang orientasinya bukan untuk mencari sebuah keuntungan seperti halnya lembaga bisnis. Lembaga ini menjadi hal yang cukup penting dalam penerapan Integrated Mosque Economic System. Seringkali yayasan memiliki progam kerja pemberdayaan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya dapat dilakukan kerjasama. Selain itu beberapa yayasan sosial juga menjadi bahan pertimbangan dalam hal pencarian dana atau tempat para donatur bagi program-program pengembangan ekonomi yang diinisiasi oleh lembaga masjid besar.

6.       Universitas / Lembaga Pendidikan Tinggi

Lembaga pendidikan tinggi memegang peranan dalam hal pengembang SDM. Lembaga ini dapat berkontribusi dalam pelatihan ketrampilan maupun pelatihan wirausaha melalui progam Unit Pelatihan Ketrampilan Masjid. Sehingga teknologi terbarukan dalam dunia pengembangan usaha mikro masyarakat dapat segera diterapkan di lapangan.

7.       Pemerintah Daerah

Seperti halnya dengan lembaga Kementerian Agama, Pemerintah Daerah memegang peranan regulasi atau aturan yang dibutuhkan dalam penerapan Integrated Mosque Economic System. Keputusan Pemerintah Daerah dalam mencanangkan program penguataan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha mikro menjadi sangat penting pengaruhnya untuk memotivasi masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program ini dalam rangka menghadapi persaingan AEC yang sudah sangat dekat.

4.       Langkah Strategis Penerapan IMES

Bagan 2. Alur Langkah Strategis Penerapan Integrated Mosque Economic System

1.        Pengorganisasian Masjid Besar

Banyak masjid-masjid besar di Indonesia, menurut catatan resmi Kementerian Agama, sekitar 30 % dari tota masjid yang ada di Indonesia adalah masjid besar (Sutardji, 2002). Perkiraan potensi keuangan masjid besar di Indonesia manakala asumsi yang digunakan adalah kas masjid besar minimal 50 juta rupiah dengan total masjid besar sekitar 225 ribu masjid, maka kas yang ada sekitar 11,25 triliun rupiah. Namun kondisi yang ditemui adalah belum saling terhubung satu sama lain. Sehingga setiap masjid berdiri sendiri dan cenderung tidak memahami kebutuhan masjid lain hingga pada akhirnya terdapat kesenjangan antara masjid besar sebagai masjid kaya dan masjid kecil sebagai masjid miskin.

Menanggapi itu, perlu kiranya peran Kementerian Agama mengajak segenap masjid besar untuk bersama-sama membentuk jaringan, dan merealisasikan peran masjid sebagai pusat pegembangan ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan masjid adalah menginisiasi pertemuan besar antar masjid-masjd besar dan DMI. Dalam hal ini Kemenag bersama DMI sebagai koordinator masjid-masjid di Indonesia memetakan potensi dan kendala yang ada. Dalam pertemuan itu pula Integrated Mosque Economic System disosialisasikan dan dilakukan penanda tanganan atau MOU program sebagai bentuk kesepakatan pengaplikasisan IMES sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid yang terintegrasi.

2.        Penguatan Sistem Internal Masjid Besar

Pada tahap ini, Masjid besar mengawali dengan penguatan sistem internal masjid dengan membentuk unit kemandirian masjid seperti ZISWAF, LAZIS, BMT, BUMM, MTC, serta UPKM. Unit-unit inilah yang menjadi komponen penyokong kemandirian masjid besar itu sendiri dan nantinya meluas melalui sistem eksternal pemberdayaan masjid kecil. Penguatan internal ini merujuk pada peraturan dalam keputusan bersama di Pertemuan Akbar bersama Kemenag dan DMI. Kesulitan maupun kendala dalam penguatan internal masjid besar dapat dituangkan dalam Pertemuan Berkala antar masjid besar untuk dicari solusinya.

3.        Pelaksanaan Program Biperta dan Binumi di Lingkungan Masjid Kecil

Pada tahap ini, peran lembaga pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk melakukan transfer informasi seputar teknologi aplikatif yang dapat diterapkan melalui program Biperta dan Binumi. Teknologi tersebut diharapkan dapat memacu masyarakat untuk terlibat aktif dalam penguatan ekonomi mikro dalam rangka menghadapi AEC. Biperta dan Binumi akan berhasil manakala mampu melibatkan stakeholder Masjid besar, Masjid Kecil serta dukungan lembaga pendidikan tinggi atau yayasan untuk sama-sama melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendanaan program ini dapat berasal dari kerjasama masjid besar dengan lembaga pendidikan tinggi atau instansi pemerintah setempat dan atau menggunakan anggaran Kemenag dan DMI.

4.        Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan IMES

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol tentang keberlangsungan sistem. Dari adanya kontroling tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam evaluasi dalam penerapan IMES sehingga apa yang berlangsung dalam program dapat sesuai dengan apa yang digagas demi persiapan menghadapi AEC 2015 dapat dicapai. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan Kemenag, DMI, serta perwakilan masjid besar melalui Pertemuan Berkala yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.

baca juga: CONTOH PKM GT (GAGASAN TERTULIS) / QCAPPS “QUALITY CONTROL APPLICATION” AGROINDUSTRI GULA KELAPA KRISTAL BANYUMAS DALAM UPAYA MENGHADAPI PASAR GLOBAL

III.   KESIMPULAN

Integrated Mosque Economic System (IMES) merupakan sebuah konsep sistem masjid terintegrasi sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka menghadapi AEC 2015. Sistem integrasi yang dimaksud adalah integrasi internal dan integrasi eksternal antar masjid. Integrasi internal melingkupi sistem internal masjid besar yang dibenahi melalui pendirian unit-unit kemandirian masjid. Sedangkan untuk integrasi eksternal adalah integrasi antara masjid besar dengan masjid kecil melalui Biperta dan Binumi sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan IMES adalah melalui beberapa tahap: 1) pengorganisasian masjid besar; 2) penguatan sistem internal masjid besar; 3) pelaksanaan program Biperta dan Binumi di lingkungan masjid kecil; serta 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan IMES.

Gagasan penerapan IMES diprediksi akan mampu menjadi solusi dalam menghadapi AEC 2015 melalui penguatan sektor ekonomi mikro yang terintegrasi. Sistem masjid terintegrasi dalam pemberdayaan ekonomi ini akan menciptakan kualitas sumberdaya masyarakat ekonomi yang mandiri serta tidak bergantung pada berjalannya kompetisi ekonomi ASEAN 2015. Dampak ataupun manfaat dari gagasan ini adalah terciptanya suatu sistem ekonomi baru yang bergerak secara terintegrasi atas dasar keberadaan masjid-masjid yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Sehingga diharapkan mampu menangkal dampak-dampak negatif di bidang ekonomi kemasyarakatan dari adanya persaingan AEC 2015 yang sebentar lagi akan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Data Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2013

Fauziah, 2008. Pemberdayaan Umat melalui Manajemen Masjid pada Masjid Raya Jakarta Islamic Centre. Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius. Vll (28), 115-135.

Gazalba, S. 1989. Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Antara

Imaroh, T.A. 2014. Pendidikan Entrepreneurship Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Bangsa Dalam Menghadapi AEC. Seminar Nasional. Antisipasi Kebijakan Perpajakan dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015”  15 Febuari 2014 di Gedung Lemhanas Jakarta

Roziqi, 2013. Riset Kemenag 89,9 Persen Masjid Sepi Kegiatan Keagamaan. Media Mimbar. Edisi Januari 2013

Sutardji, A. 2002. Visi, Misi dan Langkah Straftegis PDMI dalam Pengelolaan Masjid. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tim BPS, 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Share this post