USULAN PENELITIAN

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS TANAMAN BUAH DI KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

Arifin Budi Purnomo

NIM A1C012025

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan Penelitian

pada Pendidikan Strata Satu Fakultas Pertanian

Universitas Jenderal Soedirman

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS PERTANIAN

PURWOKERTO

2016

USULAN PENELITIAN

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS TANAMAN BUAH DI KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

Arifin Budi Purnomo

NIM A1C012025

Diterima dan disetujui

Tanggal:..........................

Pembimbing I,

Ir. SH. Suseno, S.U.

NIP. 19521213 198003 1 001

Pembimbing II,

Ir. Sundari, M.P.

NIP. 19521216 198203 2 001

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Ir. Heru Adi Djatmiko, M. P.

NIP 19601108 198601 1 001

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Analisis Sektor Potensial Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Tanaman Buah Guna Mendorong Pembangunan Daerah di Kabupaten Banyumas“ dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Anisur Rosyad, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman.

2. Dr. Ir. Heru Adi Djatmiko, M.P. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman.

3. Ir. SH. Suseno, S.U. selaku Dosen Pembimbing I.

4. Ir. Sundari, M.P. selaku Dosen Pembimbing II.

5. Bapak dan ibu tercinta serta keluarga yang selalu memberikan doa dan dorongan selama dalam penyusunan usulan penelitian ini.

6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Purwokerto, Februari 2016

Penulis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut diantaranya ialah dengan peningkatan kehidupan ekonomi melalui pembangunan pertanian. Upaya pembangunan ekonomi melalui sektor pertanian dapat ditempuh dengan memperkuat pengembangan komoditas pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Salah satu konsep dalam rangka penguatan sektor tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber daya pedesaan melalui pemanfaatan potensi lokal.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam pembangunan suatu negara adalah adanya ketimpangan antar wilayah. Sebuah hipotesis dari teori neoklasik menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Lebih lanjut pada hipotesis neo-klasik dijelaskan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mmeningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak hingga berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah (Sjafrizal, 2012).

Tujuan dari adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin (Kuncoro, 2004). Sistem yang mengatur penyelesaian permasalahan ketimpangan antar daerah tersebut dapat dirumuskan dalam sebuah rancangan pengembangan wilayah.

Hortikultura merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam sejarah pertanian Indonesia. Jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan meliputi tanaman buah, sayur-sayuran, bunga hingga tanaman hias. Dalam hortikultura tanaman buah memiliki fungsi sebagai salah satu sumber vitamin dan mineral yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu hortikultura tanaman buah merupakan salah satu subsektor yang mendukung perekonomian nasional karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Kondisi ini didukung oleh potensi keragaman jenis, ketersediaan lahan dan pengembangan teknologi budidaya yang cukup pesat. Tidak dipungkiri negara Indonesia dengan potensi sumber daya lahan dan agroklimat yang beragam berpeluang untuk mengembangkan berbagai tanaman hortikultura tropis, yang mencakup 323 jenis komoditas (Dirjen Hortikultura, 2012).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui peranan dan kontribusi hortikultura terhadap pendapatan nasional. Data PDB Pertanian Tanaman Bahan Makanan terdiri dari pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran dan pertanian tanaman bahan makanan lainnya (padi dan palawija). Sejauh ini kontribusi pertanian hortikultura (buah dan Sayuran) pada PDB cenderung meningkat. Tahun 2009 PDB pertanian hortikultura ditinjau dari rata-rata laju pertumbuhan PDB, kelompok pertanian bahan makanan lainnya (padi dan palawija) memberikan kontribusi sebesar 14,78 persen, diikuti oleh sayuran sebesar 6,77 persen dan buah sebesar 5,63 persen. Hortikultura buah pada awalnya sebesar Rp 132,01 triliun meningkat menjadi Rp 153,69 triliun pada tahun 2014, dengan laju peningkatan sebesar 5,63 persen sedangkan PDB pertanian hortikultura sayuran meningkat dari tahun 2009 sebesar 56,82 triliun menjadi 73,78 triliun dengan laju peningkatan sebesar 9,86 persen.

Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi pertanian yang menjanjikan. Kabupaten dengan total wilayah seluas 132.758 Ha atau sekitar 4,08% dari luas Propinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha) ini terdiri dari 27 Kecamatan. Dari seluruh wilayahnya, yang merupakan lahan sawah sekitar 32.266 Ha atau sekitar 24,30% dari total wilayah dimana sekitar 25.823 Ha merupakan sawah irigasi sedangkan 6.443 ha merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan yang 75,70 % atau sekitar 100.492 Ha adalah lahan bukan sawah dimana 61.598 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 38.894 ha lahan bukan pertanian (BPS Kab. Banyumas 2014).

Disamping itu Kabupaten Banyumas juga memiliki potensi lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Beberapa kecamatan tercatat telah memanfaatkan potensi lahan seperti yang ditunjukan Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kab. Banyumas 2013

Kecamatan		Penggunaan Lahan (Ha)
Kecamatan		Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian
1	Lumbir	1,045	5,258	3,963
2	Wangon	1,518	3,434	1,126
3	Jatilawang	1,636	2,291	889
4	Rawalo	1,385	1,749	1,83
5	Kebasen	918	2,383	2,098
6	Kemranjen	1,884	3,407	780
7	Sumpiuh	1,604	2,632	1,765
8	Tambak	1,72	3,041	442
9	Somagede	550	2,83	631
10	Kalibagor	964	2,097	512
11	Banyumas	558	1,673	1,578
12	Patikraja	1,434	1,345	1,543
13	Purwojati	1,005	1,354	1,427
14	Ajibarang	1,603	4,22	830
15	Gumelar	1,087	4,804	3,504
16	Pekuncen	1,808	6,278	1,184
17	Cilongok	1,974	4,044	4,516
18	Karanglewas	960	489	1,799
19	Kedungbanteng	1,278	3,971	773
20	Baturaden	942	580	3,031
21	Sumbang	2,13	1,696	1,516
22	Kembaran	1,771	473	348
23	Sokaraja	1,634	612	746
24	Purwokerto Selatan	215	382	778
25	Purwokerto Barat	208	20	512
26	Purwokerto Timur	142	6	694
27	Purwokerto Utara	293	529	79
	Jumlah / Total	32,266	61,598	38,894

Sumber: BPS Kab. Banyumas 2014

Pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banyumas baik untuk pertanian sawah maupun bukan pertanian menunjukkan sebaran potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah atau kecamatan. Potensi lain yang terkandung selain dari pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan adalah pertanian tanaman hortikultura. Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang cukup menjanjikan di bidang hortikultura buah seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Produksi Komoditas Buah terbesar di Kabupaten Banyumas 2014

No	Komoditas	Produksi (tangkai/pohon/kg)
1	Pisang	146.155
2	Rambutan	45.043
3	Durian	18.901
4	Salak	18.305
5	Nangka	16.425

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Banyumas 2015

Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas menyebutkan terdapat 22 jenis komoditas buah yang bermacam-macam. Untuk kategori 5 besar komoditas jika dilihat dari total jumlah produksi dalam satu Kabupaten Banyumas yang terbesar adalah komoditas pisang, rambutan, durian, salak dan nangka. Buah pisang tersendiri bukan hanya dikenal masyarakat sekitar Kabupaten Banyumas, akan tetapi sudah dipasarkan sampai ke berbagai kota seperti Solo, Bandung, dan kawasan industri Jabodetabek. Berbagai komoditas buah di Kabupaten Banyumas selain untuk kebutuhan konsumsi masyarakat juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Potensi besar ini bisa menjadi pendorong perekonomian daerah manakala dioptimalkan pengembanganya melalui pembangunan basis komoditas berdasarkan wilayah.

Akan tetapi disisi lain, dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas masih terdapat suatu permasalahan ketimpangan akan belum meratanya suatu pembangunan daerah. Data laporan dari Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas yang masuk kategori rawan. SKPG sampai saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan yang harus diselesaikan dalam rangka pembangunan daerah. Data laporan tahunan SKPG tahun 2013 menyebutkan bahwa untuk kategori aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan gambar pemetaan rawan pangan berikut.

Gambar 1. Pemetaan Wilayah Rawan Pangan Kab. Banyumas 2013

Sumber: Laporan SKPG Bapeluh Banyumas 2014

Data pada gambar pemetaan wilayah rawan pangan Kabupaten Banyumas diatas menunjukkan bahwa untuk kecamatan yang menunjukkan warna peta merah berarti bahwa daerah tersebut masuk dalam kategori rawan pangan. Terdapat 3 daerah utama atau 6 kecamatan yang masuk kategori rawan pangan. Kecamatan tersebut meliputi Eks Kecamatan Purwokerto: (Purwokerto Utara; Purwokerto Selatan; Perwokerto Barat; Purwokerto Timur), Kecamatan Purwojati, dan Kecamatan Gumelar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan netto pangan serelia per kapita per hari yang mana merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah dinilai belum terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya sebuah ketimpangan karena masih adanya daerah yang kondisi rawan pangan ditengah mayoritas daerah lain dalam kategori sangat aman.

Dari keenam kecamatan diatas dapat dinilai bahwa untuk eks Kecamatan Purwokerto masalah kecukupan pangan wilayah sejauh ini dipenuhi dari pasokan kecamatan di sekitarnya (SKPG, 2013). Wilayah eks Kecamatan Purwokerto dinilai merupakan wilayah kota dengan lahan pertanian yang sempit namun memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga tidak dikawatirkan akan masalah rawan pangan. Justru itu, masih ada 2 kecamatan yang masuk kategori merah yakni Kecamatan Purwojati dan Kecamatan Gumelar. Diliat dari data laporan SKPG 2013 bahwa nilai kedua kecamatan tersebut adalah 931 nilai rasio ketersediaan untuk Kecamatan Purwojati, dan 444 nilai rasio ketersediaan untuk Kecamatan Gumelar. Dari dua nilai tersebut Kecamatan Gumelar sebenarnya merupakan wilayah paling rawan pangan dibandingan dengan kecamatan lainya di Kabupaten Banyumas.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Banyumas adalah masih adanya ketimpangan sebaran kontribusi PRDB tiap-tiap kecamatan. Data distribusi presentase perkiraan PDRB tiap kecamatan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dalam data berikut.

Tabel 3. Distribusi Presentase Perkiraan PDRB Tiap Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku di Kab. Banyumas tahun 2012-2014

No	Kecamatan	ADH Berlaku
No	Kecamatan	2012	2013	2014
1	Lumbir	2,16	2,16	2,14
2	Wangon	5,30	5,30	5,23
3	Jatilawang	3,47	3,47	3,43
4	Rawalo	2,50	2,48	2,43
5	Kabasen	2,04	2,05	2,04
6	Kemranjen	2,51	2,50	2,50
7	Sumpiuh	2,67	2,68	2,66
8	Tambak	2,00	2,01	2,00
9	Somagede	2,18	2,19	2,15
10	Kalibagor	2,99	2,98	2,94
11	Banyumas	3,42	3,43	3,37
12	Patikraja	2,34	2,34	2,29
13	Purwojati	2,04	2,04	2,01
14	Ajibarang	5,87	5,86	5,83
15	Gumelar	1,62	1,62	1,59
16	Pekuncen	2,66	2,67	2,61
17	Cilongok	6,27	6,26	6,20
18	Karanglewas	2,73	2,73	2,69
19	Kedungbanteng	2,48	2,48	2,43
20	Baturaden	2,88	2,87	2,84
21	Sumbang	2,95	2,95	2,91
22	Kembaran	3,57	3,58	3,53
23	Sokaraja	4,91	4,90	4,81
24	Pwt. Selatan	5,56	5,56	5,52
25	Pwt. Barat	6,31	6,32	5,69
26	Pwt. Timur	13,51	13,51	12,98
27	Pwt. Utara	3,06	3,06	5,17
	Jumlah	414.613	1.552.902	18.351

Sumber: BPS Kab. Banyumas 2014

Data distribusi PDRB tahun 2012 - 2014 Kabupaten Banyumas diatas menunjukkan bahwa dari sejumlah 27 kecamatan terdapat perbedaan yang mencolok kontribusi PDRB antara kecamatan satu dengan kecamatan lain. Salah satunya adalah Kecamatan Gumelar yang menyumbang PDRB sebesar 1,62 % untuk tahun 2012 dan 2013 dan 1,59 % untuk tahun 2014. Di sisi lain kontribusi PDRB Kecamatan Purwokerto Timur adalah sebesar 13,51 untuk tahun 2012 dan 2013 dan 12,98 % untuk tahun 2014. Selain itu hanya Kecamatan Purwokerto Timur lah yang mampau menembus kontribusi bagi PDRB diatas 10 % sedangkan kecamatan-kecamatan yang lain kontribusi PDRB adalah rata-rata masih dibawah angka 5 %. Perbedaan yang sangat mencolok ini merupakan sebuah indikasi kurang berhasilnya program pembangunan wilayah di tiap-tiap kecamatan karena ada kecamatan yang maju teteapi juga ada kecamatan yang tertinggal.

Berbagai permasalahan diatas, diperlukan analisis penelitian dalam rangka mengembangkan potensi-potensi tersebut dan mengembangkan wilayah guna meningkatkan pembangunan Kabupaten Banyumas. Maka dari itu berdasarkan berbagai uraian diatas perumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana potensi wilayah kecamatan terhadap komoditas hortikultura buah (pisang, rambutan, durian, salak dan nagka) di Kabupaten Banyumas ?

2. Bagaimana pertumbuhan komoditas hortikultura buah (pisang, rambutan, durian, salak dan nagka) dilihat dari nilai komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan nilai komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW)?

3. Kecamatan mana yang bisa dijadikan sebagai sentra komoditas hortikultura buah (pisang, rambutan, durian, salak dan nagka) di Kabupaten Banyumas ?

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis potensi wilayah kecamatan terhadap komoditas hortikultura buah (pisang, rambutan, durian, salak dan nagka) di Kabupaten Banyumas

2. Mengetahui pertumbuhan komoditas hortikultura buah (pisang, rambutan, durian, salak dan nagka) dilihat dari nilai komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) dan nilai komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

3. Menganalisis kecamatan yang bisa dijadikan sebagai sentra komoditas hortikultura buah (pisang, rambutan, durian, salak dan nagka) di Kabupaten Banyumas

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat, sebagai acuan dalam menentukan komoditas buah yang dibudidayakan sesuai dengan potensi wilayah yang memiliki daya saing.

2. Bagi pemerintah, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan wilayah khususnya pemetaan dan penentuan prioritas komoditas pertanian khususnya tanaman buah basis di Kabupaten Banyumas.

3. Bagi pembaca, sebagai bahan wacana mengenai informasi ilmiah tentang potensi wilayah berbasis komoditas pertanian di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyumas.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Pelaksanaan otonomi daerah dengan berlakunya UU RI No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah dan UU RI No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah maka sudah jelas bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini menitikberatkan pada tanggung jawab pemerintah daerah akan kebijakan strategis yang tepat dalam pembangunan wilayahnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini memungkinkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik, khususnya pada era otonomi daerah, maka pemerintah daerah perlu mengetahui sektor-sektor potensial apa saja yang dapat dikembangan secara optimal di tiap wilayah. Dengan harapan sektor-sektor tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, maupun dalam rangka mendukung pengembangan sektor perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah daerah sebaiknya memperhatikan potensi daerah apa yang dimiliki dalam pengambilan kebijakan pengambangan wilayah. Potensi pengembangan wilayah di tiap daerah ini bisa dilihat dengan mengidentifikasi sektor perekonomian mana yang produktif, potensial untuk dikembangkan, dan mempunyai daya saing. Identifikasi ini penting dalam menentukan prioritas dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Rustiadi dkk, (2011), menyebutkan bahwa pengembangan wilayah merupakan pengembangan fungsi tertentu dari suatu unit wilayah, mencakup fungsi sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan yang mempunyai cakupan keterkaitan antar kawasan. Salah satu tujuan pengembangan wilayah adalah pemerataan kesejahteraan antar wilayah. Kesejahteraan suatu wilayah dapat dilihat melalui tingkat pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahanpendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. (Tarigan, 2005).

Lebih lanjut Rustiadi dkk menjelaskan, sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Artinya industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar daerah/wilayah. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang.

Pemberdayaan potensi dan ciri khas daerah akan dapat berjalan jika sektor-sektor ekonomi khususnya yang berpotensi menjadi unggulan (leading sector) dapat dioptimalkan. Sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi unggulan ini penting untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Sektor yang menjadi unggulan ini adalah sektor yang memiliki potensi yang lebih untuk berkembang dibandingkan dengan sektor lainnya (Erika dan Mintarti, 2013).

Pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banyumas baik untuk pertanian sawah maupun bukan pertanian menunjukkan sebaran potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah atau kecamatan. Potensi lain yang terkandung selain dari pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan adalah pertanian tanaman hortikultura. Hortikultura sendiri masih dibagi menjadi hortikultura buah dan sayuran. Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang cukup menjajikan di bidang hortikultura buah seperti yang ditampilkan dalam tabel produksi komoditas buah terbesar di Kabupaten Banyumas tahun 2014 berikut.

Tabel 4. Produksi Komoditas Buah terbesar di Kabupaten Banyumas 2014

No	Komoditas	Produksi (tangkai/pohon/kg)
1	Pisang	146.155
2	Rambutan	45.043
3	Durian	18.901
4	Salak	18.305
5	Nangka	16.425

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Banyumas 2015

Akan tetapi disisi lain, dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas masih terdapat suatu permasalahan ketimpangan akan belum meratanya suatu pembangunan daerah. Data laporan dari Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas yang masuk kategori rawan. Data laporan SKPG tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 3 daerah utama atau 6 kecamatan yang masuk kategori rawan pangan. Kecamatan tersebut meliputi Eks Kecamatan Purwokerto: (Purwokerto Utara; Purwokerto Selatan; Perwokerto Barat; Purwokerto Timur), Kecamatan Purwojati, dan Kecamatan Gumelar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan netto pangan serelia per kapita per hari yang mana merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah dinilai belum terpenuhi.

Berbagai permasalahan diatas, baik adanya ketimpangan daerah mengenai kondisi keamanan pangan dan perbedaan sebaran PDRB yang mencolok perlu adanya penanganan pembangunan berkelanjutan. Dengan itu diperlukan analisis penelitian dalam rangka mengembangkan potensi seperti hortikultura buah terumata 5 komoditas buah terbesar (pisang, rambutan, durian, nagka dan salak). Penentuan basis komoditas buah di wilayah kecamatan ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Selanjutanya dianalisis dengan Analisis Shift Share serta penentuan prioritas pengembangan ke lima komoditas tersebut. Penentuan prioritas pengembangan wilayah diharapkan dapat menjadi bahan masukan pembangunan derah di Kab. Banyumas dan diharapkan mampu menjadikan masyarakat khususnya petani kecil lebih sejahtera.

Secara ringkas garis besar penjelasan diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.

I. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini melingkup berbagai kecamatan di Kabupaten Banyumas berdasarkan data komoditas tanaman buah. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama kurang lebih empat bulan dan dimulai setelah usulan penelitian ini disetujui.

B. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah data mengenai komoditas pertanian khususnya tanaman buah dari tahun 2011 hingga 2015 yang ada di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyumas. Data diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas dan Badan Pusat Stastistik Kabupaten Banyumas (BPS).

C. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas yang dipilih secara purposive atau sengaja. Metode purposive merupakan metode yang bersifat tidak acak dan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Singarimbun dan Efendi, 1981). Pertimbangan dipilihnya Kabupaten Banyumas adalah karena pertimbangan domisili peneliti berada di wilayah tersebut.

D. Metode Pengambilan Data dan Jenis Data

1. Jenis Data

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung terlibat, seperti: dokumen data yang berasal dari lembaga, instansi atau dinas serta pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Metode Pengambilan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan sumber penyedia data. Dalam hal ini penulis mengadakan tanya jawab kepada pengurus atau petugas lembaga seperti dinas, serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.

b. Observasi

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan di dengan maksud untuk mengetahui keadaan yang ada sebenarnya.

c. Studi Pustaka

Merupakan pengumpulan data dengan mempelajari hasil-hasil penelitian, literatur, internet serta sumber lain yang relevan dengan penelitian. Dalam menggunakan metode studi pustaka, penulis tetap mencantumkan sumber data yang diambil

E. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Sebaran Komoditas

Jumlah sebaran komoditas yaitu seberapa besar sebaran komoditas tanaman buah yang ada di tiap-tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bayumas.

2. Jumlah Produksi

Jumlah produksi merupakan banyaknya produksi tanaman buah yang dihasilkan oleh tiap-tiap wilayah yang ada di Kabupaten Banyumas. Variabel ini dinyatakan dalam satuan kilogram (Kg).

3. Produktivitas

Produktivitas yaitu banyaknya hasil panen tanaman buah yang ada di Kabupaten Banyumas dinyatakan dalam satuan hektare per kilogram (Ha/Kg).

4. Location Quotient (LQ)

Location Quotient yaitu kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan suatu komoditas tertentu dibanding dengan daerah lain yang merupakan penghasil komoditas yang sama.

5. Pertumbuhan Regional (PR)

Pertumbuhan regional merupakan pertumbuhan suatu komoditas tanaman buah yang mana diukur secara agregat di tingkat kabupaten Banyumas.

6. Pertumbuhan Proporsional (PP)

Merupakan pertumbuhan nilai produksi suatu komoditas pertanian dibandingkan dengan komoditas pertanian lain di Kabupaten Banyumas yang disebabkan oleh faktor luar seperti perpedaan ketersediaan faktor produksi, perbedaan kebijakan pertanian, perbedaan struktur dan keragaman pasar.

7. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

Merupakan pertumbuhan nilai produksi suatu komoditas pertanian di wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan komoditas pertanian yang sama di wilayah lain yang disebabkan oleh faktor dari dalam wilayah tersebut seperti kondisi alam, akses pasar, dan fasilitas ekonomi.

F. Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Menurut Moh. Nazir (2011), Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analisis Deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatudata potensi ekonomi wilayah yang diperoleh baik dari BPS, maupun Dinpertan. Gambaran dan deskripsi tersebut digunakan untuk mengetahui komoditas tanaman buah unggulan di masing - masing kecamatan di Kabupaten Banyumas.

2. Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi komoditas basis dan bukan basis pada suatu daerah. Teknik ini membandingkan antara kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan suatu komoditas dengan daerah lain yang merupakan penghasil komoditas yang sama.Konsep tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Warpani, 1984) :

Keterangan :

LQ = Besarnya koefisien lokasi komoditas tanaman buah.

Si = Jumlah (produksi) komoditas i pada tiap Kecamatan.

S = Jumlah total produksi komoditas pertanian tingkat Kecamatan

Ni = Jumlah produksi komoditas i pada tingkat Kabupaten.

N = Jumlah total produksi komoditas pertanian tingkat Kabupaten.

Angka LQ memberikan indikasi sebagai berikut:

LQ > 1, menunjukan komoditas tersebut termasuk komoditas basis

LQ < 1, menunjukan komoditas tersebut termasuk komoditas non basis

LQ = 1, menunjukan komoditas tersebut tersebut hanya dapat mencukupi wilayah itu sendiri.

3. Analisis Shift dan Share

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan wilayah atau sektor dalam suatu daerah. Analisis ini dibedakan menjadi empat komponen, (Budiharsono, 2001), yaitu:

a. Pertumbuhan Regional/Kabupaten (PR)

Pertumbuhan Regional (PR) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan komoditas tanaman buah secara agregat di tingkat kabupaten. Nilai PR positif menunjukan komoditas tanaman buah disuatu kabupaten sedang mengalami kemajuan yang berarti, sebaliknya jika bernilai negatif menunjukan pertumbuhan tanaman buah di suatu kabupaten sedang mengalami penurunan.

Keterangan:

Nt = Jumlah total produksi komoditas pada tingkat kabupaten pada tahun t (terakhir).

Np = Jumlah total produksi komoditas pada tingkat Kabupaten pada tahun p (permulaan).

b. Pertumbuhan Proporsional (PPij)

Pertumbuhan proposional digunakan untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan suatu komoditas tanaman buah di kecamatan dibandingkan dengan komoditas buah total di kabupaten.

PPij = (persen perubahan total produksi, luas panen pada sektor - persen perubahan total produksi) X (produksi, luas panen sektor lokal pada t-1)

atau dapat dinyatakan dalam rumus :

Keterangan:

Nij = Jumlah produksi komoditas i pada tingkat Kabupaten pada tahun t (terakhir).

Nip = Jumlah produksi komoditas i pada tingkat Kabupaten pada tahun p (permulaan).

Nt = Jumlah total produksi seluruh komoditas buah pada tingkat Kecamatan pada tahun t (terakhir).

Np = Jumlah total produksi seluruh komoditas buah pada tingkat Kecamatan pada tahun p (permulaan).

Nilai PPij positif menunjukan pertumbuhan komoditas tanaman buah di tingkat kecamatan termasuk cepat, sedangkan nilai PPij negatif, maka pertumbuhan komoditas buah di tingkat kecamatan termasuk lambat dibandingkan di Kabupaten.

c. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPWij)

Pertumbuhan pangsa wilayah digunakan untuk mengukur seberapa besar daya saing suatu komoditas buah di wilayah (kecamatan) basis dibandingkan dengan komoditas lain di wilayah (kecamatan) yang dijadikan acuan.

PPWij = (persen perubahan total produksi, luas panen sektor lokal - persen perubahan total produksi, luas panen) x (produksi sektor lokal pada t-1).

Keterangan:

Sit = Jumlah produksi komoditas i pada tingkat Kecamatan basis pada tahun t (terakhir).

Sip = Jumlah produksi komoditas i pada tingkat kecamatan basis pada tahun p (permulaan).

Nit = Jumlah produksi komoditas lain pada tingkat Kecamatan basis pada tahun t (terakhir).

Nip = Jumlah produksi komoditas i pada tingkat Kecamatan basis pada tahun p (permulaan).

Nilai PPWij positif menunjukan komoditas buah i pada tingkat wilayah mempunyai daya saing tinggi dibandingkan pada komoditas yang sama pada wilayah lain.

d. Pertumbuhan Bersih

Jumlah PPij dan PPWij tersebut di atas dinyatakan dengan pertumbuhan bersih (Pbij), yang dinyatakan sebagai berikut:

Pbij = PPij + PPWij

Keterangan:

Pbij = Pertumbuhan bersih komoditas i pada tingkat Wilayah.

Nilai Pbij positif menunjukan pertumbuhan komoditas tanaman buah i pada tingkat wilayah termasuk progresif, sedangkan bila nilai Pbij negatif, maka pertumbuhan komoditas buah i di tingkat wilayah termasuk lambat.

4. Analisis Penentuan Prioritas Pengembangan Komoditas Pertanian Basis

Analisis ini digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan komoditas pertanian basis di Kabupaten Banyumas. Analisis ini merupakan gabungan antara analisis Location Quotient dan Shift Share dengan kriteria sebagai berikut (Warpani, 1984) :

Tabel 5. Penentuan Prioritas Pengembangan Komoditas Pertanian Basis Di Kabupaten Banyumas

Prioritas	LQ	PP	PPW
Prioritas Pertama	> 1	Positif	Positif
Prioritas Kedua	> 1	Negatif	Positif
	> 1	Positif	Negatif
Prioritas Alternatif	> 1	Negatif	Negatif

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian direncanakan dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan yang dimulai dari persiapan hingga penyusunan hasil penelitian. Kegiatan selama proses penelitian tersebut tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Rencana kegiatan penelitian	Bulan ke-
No	Rencana kegiatan penelitian	I	II	III	IV
1	Persiapan penelitian	****
2	Pembuatan Usul Penelitian	****
3	Pengumpulan data		****
4	Tabulasi data		****	****
5	Analisis data			****
6	Penyusunan hasil penelitian			****	****

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Banyumas. 2014. Laporan SKPG Banyumas 2013. Purwokerto

Badan Pusat Statistik. 2012. Produksi tanaman Hortikultura. Badan Pusat Stastik. Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik. 2014. Produksi tanaman Hortikultura. Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah.

Banyumas dalam angka. 2014. Jumlah Kecamatan, Lurah dan Desa Kabupaten Banyumas. Badan Pusat Stasistik. Purwokerto.

Banyumas dalam angka. 2014. Penggunaan lahan Kabupaten Banyumas. Badan Pusat Stasistik. Purwokerto.

Budiharsono, S. 2001, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.
PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Dinas Pertanian Banyumas. 2015. Produksi tanaman buah-buahan. Dinas Perkebunan dan Pertanian. Purwokerto

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas. 2012. Laporan pemerintah Kabupaten Banyumas 2012. Purwokerto

Erika Rita dan Sri Umi M.W. 2013. Analisis Sektor-sektor Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Kediri. JESP, Vol.5 (1), Hal.65-78.

Kuncoro, Mudrajad, 2004, Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nazir, M. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rustiadi, Ernan; Saefulhakim, Sunsun dan Dyah R. Panuju, 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Singarimbun, M. Dan S. Efendi. 1981. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.

Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.

UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah

Warpani S. 1984. Analisis Kota dan Daerah. Institut Teknologi Bandung, Bandung.

USULAN PENELITIAN POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS TANAMAN BUAH DI KABUPATEN BANYUMAS

PRAKATA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Manfaat Penelitian

II. KERANGKA PEMIKIRAN

I. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

B. Sasaran Penelitian

C. Rancangan Penelitian

D. Metode Pengambilan Data dan Jenis Data

E. Variabel Penelitian dan Pengukuran

F. Analisis Data

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship