-->

TUGAS TERSTRUKTUKTUR ETIKA BISNIS / PELANGGARAN ETIKA BISNIS DI KEGIATAN PRODUKSI


TUGAS TERSTRUKTUKTUR
ETIKA BISNIS
PELANGGARAN ETIKA BISNIS DI KEGIATAN PRODUKSI

Dosen Pengampu : Ir. Sri Widarni. M, Si
  


Oleh :
           
kementerian RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
universitas jenderal soedirman
fakultas pertanian
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
PURWOKERTO
2015




I. PENDAHULUAN
           
Bisnis merupakan bentuk kegiatan yang terorganisir, didalamnya terdapat sebuah transaksi dengan tujuan tertentu. Menurut Bertens (2000), ada tiga aspek pokok dalam bisnis yaitu aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek etis (moral). Berdasarkan ketiga aspek diatas maka dapat diketahui makna dari bisnis, antara lain :
1.      Sudut pandang ekonomis ; menyatakan bahwa bisnis adalah sebuah kegiatan ekonomis yang didalamnya terdapat interaksi manusia (tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan, danlainnya) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Bisnis bukan merupakan karya amal, ketika seorang melakukan interaksi sosial maka transaksi ini bersifat membantu pihak lain dengan harapan sesuatu kembali. Good business dalam sudut ekonomis adalah bisnis yang membawa banyak untung.
2.      Sudut pandang moral ; selalu ada kendala etis bagi perilaku kita, tidak semua perilaku ekonomis masuk kedalam perilaku etis. Tidak semua perilaku yang mengarah kepada keuntungan bisa kita lakukan karena ada hak dan kepentingan oranglain yang harus kita perhatikan dan kita hormati. Perilaku etis disini penting demi kelangsungan hidup bisnis dan demi ketahanan positif finansialnya. Bisnis yang etis tidak membawa kerugian bagi bisnis itu sendiri, terutama kalau dilihat dalam perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan tetapi juga baik secara moral. Arti moralnya merupakan salah satu arti terpenting bagi kata “baik”. Perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma moral. Suatu hal dapat dinilai baik secara mendalam kalau memenuhi standar etis.
3.      Sudut pandang hukum ; bisnis terikat juga oleh “hukum dagang” atau “hukum bisnis”. Hukum merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum bahkan lebih jelas dan pasti daripada etika karena hukum dituliskan dengan jelas dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Etika harus menjiwai hukum baik dalam proses terbentuknya undang-undang maupun dalam pelaksanaan peraturan hukum. Hukum dan etika kerap kali tidak bisa dilepaksan satu sama lain.
Peraturan hukum haru sditentukan supaya keadaan tidak menjadi kacau. Dalam banyak hal, hukum mampu meneguhkan kenyakinan moral dalam masyarakat. Peraturan hukum merupakan pengendapan atau kristalisasi dari keyakinan moral dan serentak juga mengukuhkan keyakinan moral itu. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menaati atau patuh pada hukum.
            Tolak ukur bisnis berdasarkan ketiga aspek dapat dilihat dari keuntungan materi berupa uang yang bernilai dan ada nominalnya (aspek ekonomis), peraturan tertulis yang disepakati dan sudah menjadi patokan dasar (aspek hukum), dan hati nurani atau peniaian masyarakat umum (aspek moral). Dari ketiga aspek diatas, tolak ukur untuk aspek moral adalah hal sedikit sulit untuk dinalai karena moral tersebut berasal dari hati nurani, kaidah emas, dan penilaian masyarakat umum.
Etika berasal dari kata ”ethos” dalam  bahasa yunani yang berarti adat/istiadat kebiasaan yang baik. Keraf (1998) mengungkapkan bahwa ada tiga ruang lingkup etika bisnis, yaitu :
1.      Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. Etika bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis.
2.      Etika bisnis ditujukan untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapa pun juga. Pada tingkat ini etika berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbsnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Kepentingan tersebut adalah menuntut hak atau paling kurang agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak mana pun.
Etika di Bidang Produksi dan Pemasaran (Production and Marketing Ethics). Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika di bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dijelaskan berbagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Antara lain, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a.      tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyarakatkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
b.     tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
c.      tidak sesuai dengn ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
d.     tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
Produksi berarti diciptakannya manfaat, produksi tidak diartikan sebagai menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga dan jumlah yang tepat.
Dalam proses produksi biasanya perusahaan menekankan agar produk yang dihasilkannya mengeluarkan biaya yang termurah, melalui peng-kombinasian penggunaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan, tentu saja tanpa mengabaikan proses inovasi serta kreasi. Secara praktis, ini memerlukan perubahan dalam cara membangun. Yakni dari cara produksi konvensional menjaai cara produksi dengan menggunakan sumber daya alam semakin sedikit, membakar energi semakin rendah, menggunakan ruang-tempat lebih kecil, membuang limbah dan sampah lebih sedikit dengan hasil produk yang setelah dikonsumsi masih bisa didaur ulang.
Pola produksi ini dilaksanakan dalam ruang lingkup dunia usaha yang merangsang diterapkannya secara lebih meluas ISO-9000 dan ISO-14000.
ISO-9000 bertujuan untuk peningkatan kualitas produksi. Sedangkan ISO-14000 bertujuan untuk peningkatan pola produksi berwawasan ling-kungan, membangun pabrik atau perusahaan hijau(green company) dengan sasaran "keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan" yang maksimal dan pola produksi dengan "limbah-nol" (zero waste), mendorong penjualan dengan pengepakan barang secara minimal dan bisa dikembalikan untuk didaur-ulang kepada penjual, merangsang perusahaan asuransi mengem-bangkan "risiko lingkungan" dan mendorong Bursa Jakarta mengembangkan semacam "Dow Jones Sustainable Development Index".
Langkah-langkah tersebut memerlukan ditegakkannya kode etika"tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi" (corporate responsibility and accountability) yang diawasi ketat oleh asosiasi-asosiasi perusahaan danmasyarakat umum. Kualitas produk pun bisa dikorbankan demi pemangkasan biaya produksi.
Hukum harus menjadi langkah pencegahan (precautionary measures) yang ketat bagi perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi yang membahayakankeselamatan publik harus diganjar seberat-beratnya. Ini bukan sekadarlabelisasi "aman" atau "tidak aman" pada barang konsumsi. Karena, itu amat rentan terhadap kolusi. Banyak pengusaha rela membayar miliaran rupiah bagi segala bentuk labelisasi. Seharusnya pengusaha membayar miliaran rupiah atas perbuatannya yang membahayakan keselamatan publik. Hukum harus menjadi pencegah dan bukan pemicu perilaku ekonomi tak etis.
Sebagai contoh kasus di luar negeri yang terjadi pada biskuit Arnotts di Australia. Pada suatu saat perusahaan ditelpon oleh seseorang yang hendak memeras perusahaan tersebut bahwa salah satu kemasan produknya berisi biskuit yang beracun tidak diketahui kecuali oleh si pemeras tersebut. Perusahaan dihadapkan pada dua pilihan yaitu membayar orang yang memeras tersebut untuk menunjukkan produk mana yang beracun, atau menarik seluruh peredaran biskuit tersebut.
Namun perusahaan lebih memilih untuk menanggung kerugian yang besar dengan menarik seluruh produk-produknya dan memusnahkannya.Ternyata itu menanamkan kepercayaan konsumen kepada perusahaan,walaupun pada saat itu perusahaan menanggung kerugian yang cukup besar, namun ternyata enam bulan kemudian pendapatan perusahaan naik tiga kali lipat.
Contoh kasus yang ada di Indonesia terjadi pada kasus Ajinomoto, dimana saat dinyatakan oleh MUI bahwa produknya tidak halal, Ajinomoto menarik semua produknya, dan perusahaan pun menanggung banyakkerugian.
Namun dengan mengindahkan himbauan dari MUI dan dengan melakukan pendekatan dengan para ulama, kinerja keuangan yang semula menurun tajam lama kelamaan naik. Juga kasus obat anti nyamuk HIT,dimana PT Megahsari Makmur ketahuan memakai bahan pestisida yang bisa menyebabkan kanker pada manusia di dalam produk barunya, walau zat tersebut sudah dilarang penggunaannya sejak tahun 2004 lalu. Produsen makanan terutama untuk makanan anak-anak, mereka kebanyakan menggunakan pemanis buatan untuk menekan ongkos produksinya, namun dalam kemasannya mereka tidak mencantumkan batas penggunaan maksimal yang dapat dikonsumsi, mengingat efek yang ditimbulkannya sangat berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit kanker dan keterbelakangan mental. Produk kosmetik juga dengan maraknya penggunaan bahan mercury dengan khasiat untuk memutihkan kulit dalam jangka waktu yangtidak terlalu lama, namun efek yang ditimbulkannya malah sangat berbahaya.




   II.           ISI

A.  Kasus Pelanggaran Etika Bisnis di Kegiatan Produksi Produk Segar
Pertanian memiliki dua arti, yakni pertanian dalam arti luas yang mencakup kegiatan peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan pertanian arti sempit yaitu kegiatan pertanian itu sendiri atau kegiatan bercocok tanam mengolah tanah, air, dan sumberdaya tanaman. Beberapa contoh kasus pelanggaran dalam kegiatan produksi pertanian yang mencakup pertanian makna luas antara lain :
1.     Sapi gelonggongan
Daging sapi glonggongan adalah daging sapi yang berasal dari hewan sapi yang sebelum disembelih diberi minum sebanyak-banyaknya sampai lemas. Penyiksaan hewan seperti itu bertujuan untuk menggenjot berat daging dengan air yang di-glonggongkan ke hewan.
Contoh kasus :
Beredarnya daging sapi glonggongan yang sangat meresahkan masyarakat di Kabupten Ngawi, Bupati Ngawi Ir H Budi Sulistyono segera mengambil langkah tegas dengan melaksanakan sidak ke Rumah Potong Hewan ( RPH ) yang berada di Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi ( 25/9 ) didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Kepala Satpol PP, Kabag Humas, Kepala BPM dan Pemdes.
Sumber : http://www.cerminngawi.com/
2.     Oplosan daging sapi
Daging sapi oplos daging babi marak terjadi menjelang lebaran dikarenakan permintaan daging sapi meningkat. Daging oplosan umumnya muncul dan diperdagangkan di pasar tradisional, di luar kios resmi penjualan dengan harga lebih murah.
Ada beberapa perbedaan mendasar antara daging babi dan sapi. Menurut Dr. Ir. Joko Hermanianto (ahli daging di Dep. Ilmu dan Teknologi Pangan, Fateta, IPB), secara kasat mata ada lima aspek yang terlihat berbeda antara daging babi dan sapi yaitu warna, serat daging, tipe lemak, aroma dan tekstur.
Contoh kasus :
Ada saja kecurangan yang dilakukan para penjual daging untuk menipu para konsumen dengan menjual daging celeng (babi hutan). Seperti yang dilakukan KTJ alias S (57) warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang telah sengaja melakukan usaha mengedarkan dan menjual daging celeng atau babi hutan tanpa ijin.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/
3.     Benih transgenik tak ramah lingkungan atau GMO (Genitically Modified Organism)
Contoh kasus :
Transgenik adalah organisme yang bahan genetiknya telah diubah menggunakan bioteknologi atau teknik rekayasa genetika (RG). Istilah lainnya yaitu GMO (genetically modified organism – organisme yang direkayasa secara genetika). Benih hasil rekayasa genetika memiliki keunggulan dibandingkan benih lokal jika diinginkan sifat spesifik yang unggul. Namun, tidak semua benih hasil rekayasa genetik bedampak positif, misalnya benih jagung transgenik tahan hama yang memiliki sifat toksin terhadap hama. Benih tersebut memiliki gen bakteri pembunuh hama yang akan memberi efek negatif jangka panjang jika dikonsumsi manusia.

4.     Racun pada produk segar
Contoh kasus :
Petani dan pestisida adalah dua sisi yang sulit untuk dipisahkan. Peningkatan hasil produk pertanian merupakan harapan Petani. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memberantas hama sehingga dapat meningkatkan hasil tanam petani. Penggunaan pestisida oleh petani semakin hari kian meningkat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan pemahaman petani dalam menggunakan pestisida. Dampak dari pemakaian pestisida adalah pencemaran air, tanah, udara serta berdampak pada kesehatan petani, keluarga petani serta konsumen.

5.     Buah berformalin
Contoh kasus :
Mengkonsumsi buah setiap hari sangat bermanfaat untuk kesehatan. Konsumsi buah telah menjadi gaya hidup orang kebanyakan. Ada dua jenis buah yakni buah lokal dan buah impor. Meski buah impor terlihat lebih segar akan tetapi buah kiriman dari luar negeri ini ditenggarai mengandung bahan pengawet seperti formalin.
Edi Susanto, Store Manager Toko Buah ‘Total Buah Segar’ di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, tak menampik kalau buah-buah impor yang beredar di Tanah Air banyak mengandung bahan pengawet jenis formalin. “Biasanya buah yang rentan formalin itu buah impor dari USA (Amerika Serikat) dan China seperti apel, anggur, jeruk, dan pear,” katanya saat ditemui Pos Kota, Sabtu (28/1).
Sumber : www.pramesti.com
B.   Lembaga Perlindungan Produsen
Lembaga perlindungan produsen di Indonesia berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI tepat nya berada di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual meliputi :
1.      Desain Industri (lihat UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) ; Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2.      Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lihat UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 
3.      Paten (lihat UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten) ; Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4.      Merek (lihat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ; Merek adalah suatu "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
5.      Hak Cipta (Lihat UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) ; Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Alur Pengajuan Pencatatan Ciptaan



Gambar 2. Prosedur Pencatatan Hak Cipta
C.  Lembaga Perlindungan Konsumen
1.     Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Tugas Pokok : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen
 Fungsi :
a)     Perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;
b)     Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;
c)     Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;
d)    Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
2.     Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia (perseroan) ; merupakan alat pengendali bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen, serta dapat menjadi mitra bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan perlindungan kepada konsumen.. Konsumen dapat mengakes web http://www.perlindungankonsumen.id/ . Melalui web ini, akan diberikan tips mengenai cara menjadi seorang konsumen yang cerdas, lembaga ini juga memberikan layanan pengaduan. Prosedur pengaduan secara online bisa dilakukan dengan cara :
a)    
b)     Lalu pilih sub menu Pengaduan Barang dan Jasa
c)     Lalu isikan data – data yang bersangkutan kedalam blangko pengisian meliputi : Identitas Pengadu , Identitas Yang Diadukan, Tentang Pengaduan, Bentuk Gugatan Yang Diinginkan, dan Masalah Yang Diadukan/Dilaporkan (Kronologis).
3.     Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ; merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan  pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.
Bidang dan bentuk kegiatan ; Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan dan pendampingan masyarakat.
Program ;  Program-program yang telah dilakukan lembaga adalah advokasi, penerbitan majalah dan pemberdayaan perempuan.



 III. KESIMPULAN
1.     Bisnis adalah suatu kegiatan yang identik dengan pencapain tujuan berupa keuntungan (profit oriented), dimana terkadang semua perilaku akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Sebuah bisnis dikatakan baik atau good business jika bisnis tersebut tak hanya mampu menggapai tujuannya namun juga bisnis tersebut menaati hukum dan memiliki etika.
2.     Etika adalah penilaian mendalam tentang suatu hal untuk dikatakan baik, dimana dalam etika terdapat unsur hati nurani, pandangan umum, dan kaidah emas.
3.     Kasus pelanggaran bisnis yang terjadi muncul karena adanya permintaan produk yang tinggi namun tidak diikuti dengan kenaikan harga dari sisi konsumen. Kesadaran konsumen terhadap suatu produk, dibatasi pada terpenuhinya kebutuhan kuantitatifnya dan belum sampai ke kualitatif sehingga tingkat kecerdasan konsumen menjadi rendah. Lemahnya posisi konsumen ini merupakan suatu peluang bagi produsen untuk melakukan sebuah pelanggaran etika.


DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Kanisius, Yogjakarta.

Direktori Jenderal
Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis. Edisi Baru. Kanisius, Yogjakarta.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship