Jenis-Jenis atau Macam Pajak Usaha Bagi Badan Usaha atau Perusahaan

Jenis-Jenis atau Macam Pajak Usaha Bagi Badan Usaha atau Perusahaan

Jenis-Jenis atau Macam Pajak Usaha Bagi Badan Usaha atau Perusahaan

Pemilik badan usaha tidak boleh mengabaikan pajak begitu saja, karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, harus paham apa saja sih jenis-jenis atau macam pajak usaha yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang, berikut ini penjelasan lengkapnya:

Macam Pajak Usaha yang Wajib Diketahui

Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya jika memahami maksud dari Pajak Penghasilan (PPh) terlebih dahulu. PPh adalah pajak negara yang dibebankan kepada pelaku usaha terhadap setiap ketentuan tambahan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak (WP).

Tambahan tersebut bias berasal dari dalam atau luar negeri. Jadi kesimpulan dari pengertian PPh adalah pajak yang dikenakan oleh WP Pribadi atau Badan Usaha dalam jangka waktu satu tahun. Selain itu PPh juga berlaku bagi perusahaan yang mengelola barang dan jasa.

Terdapat 8 macam pajak usaha atau PPh yang berlaku bagi perusahaan:

A.PPh Pasal 15

Berbicara tentang pajak pasal 15 maka berbicara tentang laporan pajak yang berhubungan dengan perhitungan khusus untuk golongan WP tertentu pula. Dalam artian, ketika ada seseorang yang mendirikan perusahaan, badan usaha atau berprofesi sebagai pengusaha maka ada sejumlah pajak yang harus dibayar.

Nah jenis pajak tersebut biasanya tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ketika berhasil melakukan pendaftaran NPWP badan. Berikut ini adalah WP PPh yang ada di pasal 15:

  • Perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau penerbangan
  • Perusahaan investor dalam bentuk build, operate and transfer.
  • Perusahaan pelayaran dan penerbangan yang ada di dalam
  • Perusahaan perdagangan
  • Perusahaan asuransi luar
  • Perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak, panas bumi dan gas.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 menjelaskan tentang pajak atas penghasilan yang berupa tunjangan, gaji, upah, honorarium dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun. Syaratnya harus masih berhubungan dengan jasa, kegiatan atau jabatan yang diterima oleh WP karyawan atau dalam negeri.

Jadi jangan heran jika menjadi karyawan tertentu namun ada pemotongan penghasilan, karena itu tandanya perusahaan taat membayar pajak atas semua barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sampai sini apakah bisa dipahami?

Berdasarkan peraturan PPh pasal 21 maka ada beberapa golongan pegawai yang terkena pajak, diantaranya adalah:

  • Pegawai tetap atau berstatus sebagai penerima pensiun berkala.
  • Pegawai yang menjadi peserta program pensiun dan berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.
  • Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
  • Seseorang yang menerima imbalan lain namun sifatnya tidak
  • Anggota dewan pengawas atau komisaris yang sekaligus juga berstatus sebagai pegawai

C. Jenis PPh Pasal 22

Pasal 22 menjelaskan tentang pemungutan pajak dari WP yang kerap melakukan kegiatan impor atau menjual barang-barang mewah. Berikut ini ketentuan lengkapnya:

Pihak Pemungut

Pihak pemungut adalah:

  • Bendahara baik Pemerintah Pusat, Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga Negara lainnya yang diberi kewenangan khusus berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan
  • Badan-badan tertentu baik itu pemerintahan atau swasta yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lainny
  • WP badan tertentu yang bertugas untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang
Tarif PPh Pasal 22
  1. Atas Impor
  • Apabila menggunakan API maka 2,5% nilai impor, jika tidak maka tarifnya sebesar 7,5% nilai
  • Pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, DJB atau BUMN, BUMD maka tarif pajaknya sebanyak 1,5% dikali harga Namun jumlah ini tidak termasuk PPN dan belum final.
  • Apabila impor kedelai, tepung terigu dan gandum yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) maka dikenakan tarif sebesar 0,5% dikali nilai
  1. Atas Penjualan Hasil Produksi
  • Kertas sebanyak 0,1% dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN yang bersifat tidak final.
  • Semen sebanyak 0,25% dikali DPP PPN, namun belum final juga.
  • Baja sebesar 0,3% dikali DPP PPN (belum mencapai final).
  • Otomotif sebesar 0,45% dikali DPP PPN (tidak final)
  • Dan terakhir adalah atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh importir atau perusahaan pelumas, bahan bakar minyak dan gas yang sifatnya final bagi agen atau penyalur, namun tidak dengan
  1. Atas Pembelian Bahan-Bahan untuk Keperluan Industri

Terakhir adalah pembelian bahan untuk keperluan industri, maka tarif yang dikenakan sebesar 0,25% dikali harga pembelian dengan tidak termasuk PPN.

D. PPh Pasal 23

Macam pajak usaha selanjutnya adalah yang tertera pada Pasal 23 yaitu pajak dipotong oleh pemungut pajak dari WP ketika melakukan transaksi seperti keuntungan saham, hadiah, royalti, bunga, sewa, dan penghasilan lainnya. Syaratnya harus berkaitan dengan penggunaan selain jasa, bangunan, atau tanah.

Nah berdasarkan tarif yang ditetapkan pada PPh 23, dikenakan atas nilai dasar DPP atau jumlah bruto dari seluruh jumlah penghasilan.

Pengertian jumlah bruto sendiri adalah semua penghasilan yang dibayarkan atau jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek dalam negeri, perwakilan perusahaan dan lain sebagainya.

E. PPh Pasal 25

Pada pasal 25 menjelaskan bahwasanya angsuran pajak yang asalnya dari jumlah pajak penghasilan terutang berdasarkan SPT Tahunan, kemudian PPh dikurangi, PPh yang dipotong dan PPh terutang luar negeri yang bisa untuk dikreditkan.

Pembayaran pajak ini harus dibayarkan diri sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Terkait cara pembayarannya boleh diangsur dengan tujuan untuk meringankan beban pajak tahunan WP.

Namun ada sangsi apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak yaitu dikenakan bunga sangsi per bulannya yang dihitung mulai tanggal jatuh tempo hingga tanggal dibayarkan.

F. Jenis PPh Pasal 26

Macam pajak usaha selanjutnya adalah pasal 26 yang mana pajak dikenakan atas penghasilan WP luar negeri yang bersumber dari Indonesia selain bentuk usaha tetap. Berdasarkan aturannya, tarif yang dikenakan adalah sebesar 20%.

Pasal 26 ini bisa dikatakan sebagai penerapan dari asas yang dianut tentang sistematika pemungutan pajak di Indonesia. Asas sumber tersebut artinya penghasilan dari Indonesia yang dinikmati baik badan atau orang luar negeri maka dikenakan pajak Indonesia.

Berikut ini merupakan jenis penghasilan yang dipotong:

  • Dividen
  • Keuntungan karena sudah terbebas dari hutang.
  • Bunga termasuk diskonto, imbalan yang berhubungan dengan jaminan pengembalian utang dan bunga premium.
  • Premi swap atau transaksi lindung lain.
  • Royalti, penghasilan lain yang berhubungan dengan harta dan swa.
  • Penghargaan dan hadiah.
  • Pensiun atau pembayaran berkala selain itu.

G. PPh Pasal 29

PPh pasal 29 yaitu pajak yang dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang yang sudah dikurangi oleh kredit pajak.

H. PPh Pasal 4 Ayat 2

Pajak usaha pasal 4 ayat 2 adalah pajak dari penghasilan yang sudah dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya. Contohnya adalah bunga simpanan, obligasi, hadiah undian, saham dan lain sebagainya.

Beberapa macam pajak usaha di atas adalah berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi apabila memang perusahaan yang didirikan besar, maka perlu staf khusus untuk menghitung pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *